KARIR POLITIK WANITA
A.B. Susanto*

            Ada banyak wacana baru yang sekarang berkembang di Indonesia saat ini. Di bidang politik, untuk pertama kalinya diselenggarakan Sidang Tahunan MPR, yang kemudian menghasilkan suatu keputusan yang strategis bagi bangsa ini.

Salah satu keputusan tersebut adalah dialihkannya bidang pemerintahan ke tangan Wakil Presiden, yang secara kebetulan dijabat oleh seorang wanita. Suatu pengembangan karir yang dapat dikatakan luar biasa dalam wacana manajemen karir di Indonesia. Bagaimana tidak, seorang wanita yang tidak terduga menduduki jabatan penting di pemerintahan, dengan dukungan mayoritas pemilih dalam pemilihan umum 1999, tetapi tidak berhasil menjadi Presiden. Namun, dengan segala macam kondisi yang ada saat ini, muncullah sosok wanita tersebut untuk menentukan jalannya pemerintahan suatu negara.

            Dalam manajemen karir (career management), menghambat seseorang untuk menduduki suatu posisi yang strategis di suatu “organisasi” merupakan sebuah kemunduran bagi “organisasi” tersebut. Apalagi jika hamabatan itu muncuk hanya kareana dia seorang wanita.

            Bagaiaman karir wanita dalam politik ? Memperbincangkan karir wanita  sebagai pemimpin dalam kiprah politik, terlebih lagi di bumi Indonesia, memang masih pendek umurnya. Kita hanya mengenal tokoh macam Cut Nyak Dien, Kristina Martha Tiahahu pada jaman penjajahan. SK Trimurti, Supeni, Maria Ulfah Subadio pada era kemerdekaan. Megawati, Aisyah Amini, Khofifah Indrawati, pada era Orde Baru sampai sekarang. Sementara  itu masih banyak lagi tokoh wanita yang terjun atau melibatkan dirinya dalam dunia swasta dan bahkan lembaga swadaya masyarakat.

            Di dunia Barat yang kehidupan demokrasinya lebih panjang ketimbang di Indonesia, kiprah karir wanita sebagai seorang pemimpin yang kapabel dalam dunia politik juga belum terlalu lama. Di Amerika Serikat, 144 tahun setelah merdeka, hak pilih wanita baru diakui dalam Amandemen Kesembilan Belas. Sementara di Inggris hak wanita baru dipenuhi tahun 1928.  Tahun 1917, Jeanette Rankin merupakan wanita pertama yang menjadi Anggota Konggres di Amerika.

            Presiden Ronald Reagen tahun 1981 mengangkat Sandra Day O’Connor sebagai Hakim Agung berjenis kelamin wanita. Pada masa itu Ronald Reagen juga menunjuk Jeanne Kirkpatrick, wanita pertama sebagai staf penasihat kebijakan luar negeri. Sementara Presiden Bill Clinton juga menunjuk beberapa wanita untuk menduduki jabatan penting. Janet Reno merupakan wanita pertama sebagai Jaksa Agung. Sedangkan Madeleine Albright adalah wanita pertama yang memangku jabatan Menteri Luar Negeri.

            Sementara data tahun 1988 menunjukkan, diseluruh dunia hanya ada 14,8% kursi parlemen yang diwakili oleh wanita. Sedang data tahun 1995 kursi parlemen yang diduduki wanita melorot menjadi 11,3%. Negara Swedia merupakan negara dengan komposisi parlemen berjenis kelamin wanita sebesar 40,4 % atau tertinggi di dunia.. Di Indonesia sendiri, wanita yang menduduki kursi DPR selalu tidak lebih dari 2% dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Hal ini menandakan bahwa hanya sedikit sekali wanita Indonesia yang mempunyai pengembangan karir di bidang politik.

            Walaupun secara prosentase jumlah wanita jauh dibanding dengan jumlah laki-laki di kursi parlemen, tidak berarti wanita lantas kehilangan hak untuk menjadi pemimpin. Cory Aquino, Benazir Butto, Margareth Teacher, merupakan wanita-wanita hebat yang menjadi  pemimpin pemerintahan di negaranya walaupun parlemen negara mereka mayoritas dikuasai kaum laki-laki.

            Sebenarnya di Asia lebih banyak melahirkan pemimpin negara wanita. Tapi kritisi Barat yang jeli melontarkan sebuah kritik, para presiden ini bukan besar karena usahanya sendiri tapi, merupakan “warisan” keluarganya. Menyakitkan memang kritik ini. Tapi itulah kenyataannya. Presiden atau PM  India, Pakistan, Bangladesh, Filipina.   Cory Aquino misalnya menjadi presiden bukan karena sejak awal mempersiapkan  diri menjadi pemimpin negara. Dia hanya menjadi simbol perlawanan terhadap kediktatoran Marcos, dan menggantikan suaminya sebagai symbol perlawana kepad Marcos.

            Kiprah wanita dalam karir  politik sebenarnya seirama dengan perubahan tatanan dunia global yang dipacu oleh hembusan informasi. Keterbukaan melahirkan prinsip-prinsip egalitarian yang menekankan kesamaan hak untuk meraih prestasi. Prestasi harus diraih dengan usaha, sehingga pola ascribed status tergantikan oleh achieved status. Inilah yang menjadi perhatian dalam membahas karir politik waniat berkaitan dengan lontaran pertanyaan kritisi Barat. Sudahkah para wanita  yang berkiprah dalam karir politik sudah berada dalam  asas achieved  ini?
<BISNIS INDONESIA>

* Managing Partner The Jakarta Consulting Group